Anggota DPR Zulfadhli (situs Golkar)
Para siswa akan dipaksa mengikuti kelas-kelas pemantapan menjelang UN. Saat ini Mendikbud juga sedang mempertimbangkan dua alternatif baru, yakni menambah tingkat kesulitan soal atau menaikkan standar kelulusan UN.
"Penambahan varian soal semakin mempertegas ketidakpercayaan pemerintah kepada lembaga pendidikan. Dampak lainnya adalah guru tidak lagi mengajarkan materi kurikulum sekolah namun sudah fokus kepada latihan soal-soal UN," jelas anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfadli di Jakarta, Sabtu (13/10)
Menurutnya, penambahan varian soal menimbulkan tiga potensi dampak negatif. Pertama, dapat mempersulit pengawasan di lapangan.
Kedua, potensi kesalahan distribusi atau pemeriksaan soal juga semakin besar. Ketiga, orangtua semakin terbebani biaya untuk mengikuti kelas pemantapan.
"Saat ini, anggaran UN meningkat dari Rp 550 miliar pada 2012 menjadi Rp 600 miliar untuk 2013. Peningkatan dana disebabkan perubahan sejumlah kebijakan teknis dalam UN tahun depan. Dengan adanya 20 model soal, siswa bisa semakin bekerja keras karena tidak ada harapan untuk mencontek atau justru mengalami kekhawatiran berlebihan,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengatakan, pemerintah hanya merisaukan aksi contekan di kalangan siswa. Padahal, kebijakan itu bisa membebani psikologis anak karena.
“Anak merasa selalu dituduh melakukan kecurangan,” katanya.
Reni berpendapat, UN selalu menjadi pro-kontra di masyarakat karena dipakai sebagai penentu kelulusan. Menurutnya, UN cukup digunakan sebagai pemetaan saja.
“Orientasi prestasi siswa berbeda-beda. Misalkan ada anak yang nilai UN Matematikanya rendah namun pelajaran keseniannya tinggi. Ini memperlihatkan siswa itu sebenarnya berpotensi di kesenian,” katanya.
Sumber : http://www.berita99.com/berita/2564/dpr-pertanyakan-model-soal-ujian-nasional
0 Komentar "DPR Pertanyakan Model Soal Ujian Nasional"